Selamat Datang di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung

Pengadilan Negeri Kayuagung selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pengguna layanan akan dilayani pada satu tempat dari awal mulai pelayanan hingga selesainya pelayanan.

Kunjungi

Selamat Datang di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

STANDAR PELAYANAN

Kunjungi

PANJAR BIAYA PERKARA

Buat Masyarakat dolor-dolor yang nak daftar Perkara langsung cek bae disini yo berapo besaran Biaya nyo ...

Kunjungi

PROSEDUR EKSEKUSI DAN BIAYA

Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Serta Besaran Biaya nya ......

Kunjungi

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Pengumuman

STANDAR PELAYANAN - Selasa, 18 Mei 2021

UNDANGAN RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGINPUTAN DATA PELAPORAN LAYANAN HUKUM MELALUI ZOOM - Jumat, 21 Jun 2024

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI PERKARA PERDATA NOMOR : 22/Pdt.G/2021/PN.KAG DI DESA PEDAMARAN II KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR - Selasa, 11 Jun 2024

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI PERKARA PERDATA NOMOR : 29/Pdt.G/2007/PN.KAG DI DESA BENAWA KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR - Senin, 10 Jun 2024

CLOSING MEETING ASSESMENT AMPUH DAN PENGAWASAN DAERAH OLEH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG - Rabu, 29 Mei 2024

Survey

SP4N Lapor

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Tahunan

Informasi Publik

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 11-06-2024
LAPORAN SPAK ZI DAN LAPORAN SPKP ZI 11-06-2024
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) 11-06-2024
Biaya Perkara 07-01-2024
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 01 DAN DIPA 03 06-01-2024
LAPORAN SURVEI HARIAN 04-01-2024
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG SALINAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 DAN 6 TAHUN 2020 09-05-2023
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG TAHUN 2020 - 2024 31-01-2023
Dokumen SAKIP 31-01-2023
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 31-01-2023

Berita Terkini

PANJAR BIAYA PERKARA

Buat Masyarakat dolor-dolor yang nak daftar Perkara langsung cek bae disini yo berapo besaran Biaya nyo ...

Kunjungi

Hasil Survei

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I TAHUN 2024

IPK TW II.jpeg

IKM TW II.jpeg

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN SURVEY ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I TAHUN 2024

IKM ZI TW II.jpeg

IPK ZI TW II.jpeg

Screenshot 2024-03-15 162859.png

TERTIB ADMINISTRASI PERKARA_sign_page-0001.jpg

Pendaftaran Pekara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi secara lengkap tentang perkara yang sedang diproses pada Pengadilan Negeri Kayuagung. dengan menggunakan sistem informasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkara mereka diproses di Pengadilan.

Pidana

Perdata

Permohonan Surat Keterangan

Surat Keterangan Elektronik (SUKET) adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri/ Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat di akses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via Hp/ Gawai dan Komputer /PC).

Syarat dan Tata Cara

Eraterang

Maklumat Pelayanan

Untitled design (1).png

AKREDITASI PENJAMIN MUTU BADILUM MA RI 2021

JAM KERJA

JAM KERJA DAN LAYANAN.jpeg

ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

Posbakum

Informasi Cepat

Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Gugatan Perdata

Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Gugatan Perdata Oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn. download

INFORMASI TILANG

Anda bisa mendapatkan Informasi Denda Tilang di Pengadilan Negeri Kayuagung Melalui Aplikasi Tilang http://tilang.pn-kayuagung.go.id atau Scan Barcode untuk langsung terhubung langsung dengan Aplikasi Tilang Pengadilan Negeri Kayuagung

Barcode Tilang.jpeg

Informasi Pendaftaran Perkara

Unduh formulir pengajuan perkara Pidana.

Kunjungi

PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)

(DR. RIDWAN MANSYUR, SH., MH)

Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) maupun sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

(PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM)

JAKARTA - HUMAS,Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata.
UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

Tautan

		Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Pengadilan Tinggi Palembang
		Kejaksanaan Tinggi Palembang
		Esurvey Badilum
		Dharmayukti Karini Sumatera Selatan