logo mahkamah agung website ramah difable

Proses Berperkara PENJAMIN MUTU

PENJAMIN MUTU

TIM PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI

 

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

 

Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pengadilan Negeri Bau Bau, Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan bahwa pengadilan bergerak cepat merespon perubahan tuntutan masyarakat.Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umummemberikan apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan dari lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai standar internasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian tidak semua pengadilan memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti jejak pengadilan tersebut di atas.

 

Dengan pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pembangunan Zona Integritas.

 

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

 

  1. Ruang Lingkup

 

Ruang lingkup dari sistem manajemen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum mencakup :

 

  • Penerimaan permohonan Akreditasi
  • Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen
  • Perencanaan Asesmen dan Akreditasi
  • Pelaksanaan Asesmen
  • Laporan Asesmen
  • Pengambilan Keputusan Akreditasi
  • Penerbitan Sertifikat
  • Pemeliharaan (Survei
  • Pembaruan Sertifikat (Renewal)

 

  1. Acuan Standar

 

Dalam pembuatan serta penerapan manual mutu ini digunakan beberapa dokumen sebagai panduan :

 

  • ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.
  • ISO 19011:2012 tentang Panduan Audit.
  • ISO17021:2011 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit.
  • International Framework for Court Excellance/IFCE.
  • Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035
    • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
    • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    • Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI);
      • Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
      • Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, diperbaharui dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1385a/DJU/OT.01.3/09/2016 Tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

 

  1. Tujuan
    1. Kepemimpinan (Leadership)
    2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
    3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
    4. Manajemen Sumberdaya (Resounces Management)
    5. Proses Manajemen (Management Process)
    6. Sistem Dokumen (Document Sistem)
    7. Hasil Kinerja (Performance Result)

 

Mewujudkan Performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

 


Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Dengan motto "SENYUM" Semangat, Etika, Nyaman, Yakin, Unggul, Melayani Pengadilan Negeri Kayuagung selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.