logo mahkamah agung website ramah difable

Proses Berperkara WBK WBBM

Pengadilan Negeri Kayu Agung Menunju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1

Kamis, 9 Mei 2019,Di  Pengadilan Negeri Kayu Agung dilaksanakan  Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 324/BP/ST/V/2019, Tim Pemeriksa yang terdiri dari H. Turchan Badri sebagai Ketua Tim, Yekti Handayani sebagai Sekretaris, Hj. Siti Zainab sebagai Auditor Kepegawaian dan Tagor Bagus Suprobo sebagai Staf Pemeriksa melaksanakan tugas dari tanggal 7 s/d 11 Mei 2019 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Kayu Agung.

 

Pemeriksaan diawali dengan wawancara dengan pimpinan, hakim dan pegawai terhadap komitmen PN Kayu Agung untuk menerapkan ZI di lingkungan PN Kayu Agung. Kemudian setiap area melakukan persentase dan memaparkan langkah aksi yang sudah dilakukan dalam membangung Zona Integritas.  Tim Bawas melakukan tanya jawab kepada para ketua Tim Area dan anggota untuk lebih memastikan seluruh kegiatan pembangunan ZI sudah berjalan sesuai dengan data dukung yang ada. Pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan mengecek  data dukung (evidence) setiap Komponen Pengungkit yang telah disediakan oleh Tim Zona Integritas Pengadilan Negeri Kayu Agung.

 

Berbeda halnya dengan Reformasi Birokrasi yang memiliki 8 (delapan) Area Perubahan, dalam Zona Integritas Komponen Pengungkit terdiri dari 6 (enam) Komponen, yakni:
– Manajemen Perubahan
– Penataan Tata Laksana
– Penataan Sistem Manajemen SDM
– Peguatan Akuntabilitas
– Penguatan Pengawasan
– Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 

Hasil penilaian Tim Penilai Internal terhadap 6 (enam) komponen Pengungkit dan Komponen Hasil adalah sebesar 95,81. Berdasarkan lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menpan RB Cq. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan bahwa nilai yang di dapat Pengadilan Negeri Kayu Agung ini merupakan nilai terbaik di Lingkungan Ditjen Badilum dan urutan kedua di empat lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Dari  capaian tersebut tentu terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti dan dilengkapi kembali dalam pelaksanaan ZI di Pengadilan Negeri Kayu Agung sehingga dalam uji petik yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal yang salah satunya dari Kemenpan RB, Ombudsman, BPS ataupun KPK dapat memperoleh hasil yang maksimal dan menjadikan Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagai salah satu pengadilan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kemudian dilanjutkan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dirjend Badilum MA.RI sebagai pemantapan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

 


Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Dengan motto "SENYUM" Semangat, Etika, Nyaman, Yakin, Unggul, Melayani Pengadilan Negeri Kayuagung selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.