Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG MELALUI POSBAKUM

Ditulis oleh Tim IT PN Kayuagung.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

 DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG MELALUI POSBAKUM

 

 

Pengertian :

1.   1. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam Perkara  Pidana Ataupun Perkara Perdata.

2. 2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum Kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara  dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

 

Dasar Hukum :

1.       1. SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

 

3.       1.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

4.    2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

5.       Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

Tujuan :

1.       1.Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

2.       2.Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;

3.      3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan

4.       4.Menin gkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya

Posbakum Pengadilan Negeri Kayuagung Melayani :

1.      1. Konsultasi Hukum baik perkara pidana maupun perdata

2.       2.Membantu pembuatan dokumen hukum

3.      3. Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu

4.      4. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kayuagung

5.      5. Memberikan informasi tentang daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma

 

Syarat dan Tata Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yaitu :

1.       1.Mengisi Formulir permohonan layanan Posbakum

2.      2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau Kartu Keluarga Miskin (KMM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (KBLT), atau Surat Pernyataan  Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian BAntuan HUkum

3.     3.  Kronologis perkara yang sedang dialami

4.     4.  Melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan

5.      5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri

6.       6.Pemohon mendapatkan Bantuan Hukum

ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM    

 

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

 

 

 

 

Biaya Perkara

Ditulis oleh Team IT PN Kag.

Biaya Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung

Hak Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)

Ditulis oleh Team IT PN Kag.

Apa itu Prodeo?

Proses berperkara di pengadilan secara  cuma-cuma (gratis)

Siapa yang berhak berperkara secara Prodeo?

Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi

Kasus apa saja yang bisa diajukan secara prodeo?

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti :

  1. Perceraian
  2. Itsbat Nikah
  3. Pemohonan wali  Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
  4. Gugat Waris
  5. Gugat Hibah
  6. Perwalian Anak
  7. Gugatan Harta Bersama
  8. dll

Apakah permohonan berperkara secara prodeo pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi?

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Apa saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo?

Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/  Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan)

Apa Hak Pemohon/Penggugat setelah prodeo dikabulkan?

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Bagaimana Cara Mengurus SKTM?

Pemohon/penggugat datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:

  1. Surat pengantar dari RT /RW
  2. Kartu Keluarga/KK
  3. Kartu Tanda Penduduk/ KTP

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO

Langkah 1

Datang ke Kantor Pengadilan Setempat dan menemui bagian pendaftaran perkara.

  1. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
  2. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
  3. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
  4. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Langkah 2

Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan, Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langkah 3

Menghadiri Persidangan

  1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
  2. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/ gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.
  3. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo
  4. Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

Langkah 4

Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

  1. Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengijinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
  2. Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

Langkah 5

Proses Persidangan Perkara, Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

Hak Mendapat Bantuan Hukum

Ditulis oleh Team IT PN Kag.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

  1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
    • Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
    • Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
    • Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penerima Bantuan Hukum wajib :
    • Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
    • Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

E - COURT MAHKAMAH AGUNG RI

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

http://pn-pangkalanbun.go.id/baru/media/content/posbakum02.png