PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG MELALUI POSBAKUM

.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

 DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG MELALUI POSBAKUM

 

 

Pengertian :

1.   1. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam Perkara  Pidana Ataupun Perkara Perdata.

2. 2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum Kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara  dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

 

Dasar Hukum :

1.       1. SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

 

3.       1.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

4.    2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

5.       Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

Tujuan :

1.       1.Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

2.       2.Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;

3.      3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan

4.       4.Menin gkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya

Posbakum Pengadilan Negeri Kayuagung Melayani :

1.      1. Konsultasi Hukum baik perkara pidana maupun perdata

2.       2.Membantu pembuatan dokumen hukum

3.      3. Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu

4.      4. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kayuagung

5.      5. Memberikan informasi tentang daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma

 

Syarat dan Tata Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yaitu :

1.       1.Mengisi Formulir permohonan layanan Posbakum

2.      2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau Kartu Keluarga Miskin (KMM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (KBLT), atau Surat Pernyataan  Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian BAntuan HUkum

3.     3.  Kronologis perkara yang sedang dialami

4.     4.  Melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan

5.      5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri

6.       6.Pemohon mendapatkan Bantuan Hukum

ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM    

 

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU