INFORMASI PUBLIK

Hasil gambar untuk informasi.pngInformasi publik dari Pengadilan Negeri Kayuagung yang diperlukan masyarakat dapat diakses disini.

Lebih Lanjut

INDEKS BERITA

Semua Berita Yang Berkaitan Dengan Pengadilan Negeri Kayuagung dapat anda akses disini.

Lebih Lanjut

PENELUSURAN PERKARA

Untuk mengetahui status perkara yang sedang diproses pada Pengadilan Negeri Kayuagung dapat anda akses disini.

Lebih Lanjut

JADWAL SIDANG

Untuk mengetahui jadwal sidang yang akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kayuagung dapat diakses disini.

Lebih Lanjut

INFORMASI TILANG

Untuk mengetahui besaran denda tilang pada Pengadilan Negeri Kayuagung dapat diakses disini.

Kunjungi

 

 

1

Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERTERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Berikut Persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya :

1. Surat Permohonan Surat Keterangan;
2. Fotocopy KTP (1 Lembar);
3. Fotocopy Ijazah Terakhir Legalisir (1 Lembar);
4. Pas Foto Berwarna 4x6 (2 Lembar);
5. Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar).
6. Membayar Leges / PNBP Rp.10.000,-

BAGAIMANA CARA MENGAKSES APLIKASI ERATERANG..???

Dengan hanya menggunakan SmartPhone yang terkoneksi ke internet, pemohon dapat mengakses Web https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan melakukan pendaftaran sebagai pemohon Surat Keterangan.

Kamis, 9 Mei 2019, Di  Pengadilan Negeri Kayu Agung dilaksanakan  Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 324/BP/ST/V/2019, Tim Pemeriksa yang terdiri dari H. Turchan Badri sebagai Ketua Tim, Yekti Handayani sebagai Sekretaris, Hj. Siti Zainab sebagai Auditor Kepegawaian dan Tagor Bagus Suprobo sebagai Staf Pemeriksa melaksanakan tugas dari tanggal 7 s/d 11 Mei 2019 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Pemeriksaan diawali dengan wawancara dengan pimpinan, hakim dan pegawai terhadap komitmen PN Kayu Agung untuk menerapkan ZI di lingkungan PN Kayu Agung. Kemudian setiap area melakukan persentase dan memaparkan langkah aksi yang sudah dilakukan dalam membangung Zona Integritas.  Tim Bawas melakukan tanya jawab kepada para ketua Tim Area dan anggota untuk lebih memastikan seluruh kegiatan pembangunan ZI sudah berjalan sesuai dengan data dukung yang ada. Pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan mengecek  data dukung (evidence) setiap Komponen Pengungkit yang telah disediakan oleh Tim Zona Integritas Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Berbeda halnya dengan Reformasi Birokrasi yang memiliki 8 (delapan) Area Perubahan, dalam Zona Integritas Komponen Pengungkit terdiri dari 6 (enam) Komponen, yakni:
– Manajemen Perubahan
– Penataan Tata Laksana
– Penataan Sistem Manajemen SDM
– Peguatan Akuntabilitas
– Penguatan Pengawasan
– Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil penilaian Tim Penilai Internal terhadap 6 (enam) komponen Pengungkit dan Komponen Hasil adalah sebesar 95,81. Berdasarkan lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menpan RB Cq. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan bahwa nilai yang di dapat Pengadilan Negeri Kayu Agung ini merupakan nilai terbaik di Lingkungan Ditjen Badilum dan urutan kedua di empat lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Dari  capaian tersebut tentu terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti dan dilengkapi kembali dalam pelaksanaan ZI di Pengadilan Negeri Kayu Agung sehingga dalam uji petik yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal yang salah satunya dari Kemenpan RB, Ombudsman, BPS ataupun KPK dapat memperoleh hasil yang maksimal dan menjadikan Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagai salah satu pengadilan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kemudian dilanjutkan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dirjend Badilum MA.RI sebagai pemantapan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)di Pengadilan Negeri Kayu Agung.